Siaran Pers
Kementerian Agama
Tutup Sukses Operasional
Haji 2025, Menag Jelaskan Formula 5BPH
Operasional penyelenggaraan
ibadah haji 1446 H/2025 M sudah selesai. Kelompok terbang (kloter) terakhir
jemaah haji Indonesia tiba di Tanah Air pada 11 Juli 2025. Menag Nasaruddin
Umar bersyukur proses penyelenggaraan ibadah haji 1446 H berjalan dengan sukses
sekaligus menutup seluruh rangkaian operasionalnya.
Operasional penyelenggaraan
ibadah haji 1446 H berjalan sejak 1 Mei 2025, ditandai masuknya jemaah ke
asrama haji untuk bersiap terbang ke Tanah Suci. Dalam rentang 72 masa
operasional, ada 203.149 jemaah yang tiba di Arab Saudi dalam 525 kelompok
terbang. Mereka terbagi dalam dua gelombang pemberangkatan.
Sebanyak 103.806 jemaah
dalam 266 kloter, mendarat di Madinah pada fase kedatangan gelombang I.
Sebanyak 99.343 jemaah mendarat di Jeddah pada fase kedatangan jemaah gelombang
II. Sementara pada fase pemulangan, 101.339 jemaah yang tergabung dalam 260 kloter
terbang ke Indonesia melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah.
Sebanyak 101.274 jemaah pulang ke Indonesia dari Bandara Amir Muhammad bin
Abdul Aziz (AMAA) Madinah.
“Alhamdulillah seluruh
tahapan operasional haji 1446 H/2025 M sudah berjalan. Secara umum,
penyelenggaran haji tahun ini berjalan sukses. Kita bersyukur, semua tantangan
dan dinamika yang terjadi, bisa diatasi dengan baik oleh PPIH Arab Saudi,”
tegas Menag di Jakarta, Senin (14/7/2025).
“Jemaah Indonesia bisa
mengikuti puncak haji di Arafah-Muzdalifah-Mina atau Armuzna, ada juga yang
disafariwukufkan dan dibadalhajikan. Hari ini kita nyatakan operasional haji
2025 sudah berakhir,” lanjutnya.
Sebanyak 99,29% jemaah haji
regular asal Indonesia melaksanakan haji tamattu’, 0,66% haji ifrad, dan 0,04%
melaksanakan haji qiran. Ada 10.141 (4,99%) jemaah haji yang melaksanakan
Tarwiyah dalam rangkaian puncak haji. Sebanyak 34 jemaah mengikuti safari wukuf
yang dilaksanakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) dan 495 jemaah
mengikuti safari wukuf khusus lansia dan disabilitas. Selain itu, ada 334
jemaah yang dibadalhajikan, terdiri atas 159 jemaah badal wafat, 175 badal
sakit di RS Arab Saudi.
Dijelaskan Menag, ada 40
jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan
tetap mendapat pendampingan dari Kantor Urusan Haji (KUH) pada Konsulat
Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah. Proses pencarian terhadap tiga
jemaah (Nurimah Mentajim, Sukardi, dan Hasbullah) yang belum ditemukan juga
terus dilakukan. Selain itu, hingga akhir masa operasional, tercatat ada 447
jemaah haji Indonesia yang wafat, terdiri atas 435 jemaah haji reguler dan 12
jemaah haji khusus.
“Jumlah ini turun dibanding
dengan total wafat pada 2024 yang mencapai 461 jemaah,” jelas Menag.
Layanan Haji 2025
Selama masa operasional
haji 2025, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi telah menyiapkan
sejumlah layanan bagi jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi telah menyiapkan
312 hotel bagi jemaah haji Indonesia, terdiri atas: 212 di Makkah dan 100 di
Madinah. Jarak akomodasi atau hotel paling jauh di Makkah adalah 4,5 km dari
Masjidil Haram. Sementara hotel di Madinah semuanya berada di wilayah
Markaziyah.
Terkait layanan konsumsi,
PPIH Arab Saudi telah distribusikan 15.537.589 boks katering jemaah dan petugas
haji Indonesia yang terbagi dalam 525 kelompok terbang (kloter). Sementara di Madinah, ada 2.665.812 boks katering
yang dibagikan pada gelombang I dan 2.396.667 boks katering didistribusikan
pada gelombang II.
Selain itu, pada fase
puncak haji (7 – 13 Zulhijjah 1446 H atau 3 – 9 Juni 2025), ada sekitar 3,7
boks makanan siap saji yang didistribusikan kepada jemaah haji Indonesia.
Sebanyak 1.281.680 boks makanan (paket siap saji) didistribusikan di hotel
jemaah untuk makan pagi, siang, dan malam pada 7 Zulhijjah, makan pagi pada 8
Zulhijjah, serta makan siang dan malam pada 13 Zulhijjah. Selain itu, ada
2.045.004 boks makanan (lauk siap saji) dan 468.400 boks makanan (paket siap
saji) yang didistribusikan pada fase Armuzna, sejak di Arafah hingga Mina.
PPIH Arab Saudi menyiapkan
ribuan bus untuk melayani jemaah haji Indonesia sejak dari pergerakan pertama
mereka menuju Makkah Al-Mukarramah. Ada tiga jenis layanan transportasi yang
disiapkan, yaitu: bus antar kota perhajian, bus shalawat, dan bus Masyair.
Tercatat ada 2.574 armada yang digunakan untuk pergerakan jemaah haji gelombang
I dari Madinah, Makkah, lalu Jeddah, serta 2.534 bus untuk mobilisasi jemaah
haji gelombang II dari Jeddah, Makkah, lalu Madinah. Selain itu, PPIH juga ribuan trip bus shalawat
yang setia mengantar jemaah selama 24 jam dari hotel ke Masjidil Haram (pergi
pulang). Walhasil, selama 42 hari pelayanan jemaah di kota Makkah (10 Mei - 1
Juni dan 10 Juni - 2 Juli.), total ada 12.193 bus yang dioperasikan untuk
melayani jemaah haji Indonesia.
Formula 5BPH
Menag menjelaskan, sukses
haji 2025, diwarnai dengan lima terobosan baru (5B) dan lima
pengembangan/progresifitas (5P). Beragam dinamika yang terjadi dan berhasil
diatasi kemudian dirumuskan dalam lima harapan (5H) untuk peningkatkan kualitas
haji di masa mendatang. Hal ini disederhanakan dalam formula 5B-5P-5H atau 5
BPH.
a. Lima Inovasi Baru (5B)
Ada lima hal baru yang
dilakukan dalam operasional haji 2025. Kelima hal ini dilakukan sebagai ijtihad
untuk meningkatkan kualitas layanan kepada jemaah haji Indonesia.
Pertama, penurunan Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Ini merupakan hasil kesepakatan bersama
pemerintah dan DPR dan sesuai arahan Presiden Prabowo Subiyanto. “BPIH tahun
ini turun, dari rerata BPIH 2024 sebesar Rp93,4juta menjadi rerata BPIH sebesar
Rp89,4 juta,” sebutnya.
Kedua, pencegahan praktik
monopoli. Ini dilakukan dengan skema penyediaan layanan haji yang melibatkan
delapan Syarikah (multi syarikah). Hal ini menurut Menag bisa menjadi pondasi
awal dalam menyesuaikan dengan transformasi penyelenggaraan ibadah haji yang
sedang berlangsung di Saudi. “Ada beberapa catatan evaluasi dalam
pelaksanaannya dan itu akan sangat berguna bagi perbaikan di masa mendatang,”
papar Menag.
Ketiga, publikasi awal
daftar jemaah haji khusus yang berhak melunasi. Untuk kali pertama dalam
sejarah penyelenggaraan haji, pemerintah mengumumkan daftar nama jemaah haji
khusus yang berhak melunasi biaya haji 1446 H/2025 M. Daftar ini diumumkan pada
23 Januari 2025. Pendekatan ini sama dengan yang dilakukan jemaah haji reguler.
Mereka yang berhak melunasi diumumkan secara terbuka.
“Langkah transparansi ini
merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk
meningkatkan pengawasan publik terhadap distribusi kuota haji khusus. Sehingga,
semua jemaah bisa mengakses daftar nama yang berhak melunasi biaya haji tahun
ini. Ini komitmen kami terhadap keterbukaan informasi,” jelas Menag.
Keempat, pembayaran Dam
melalui Adahi dan Baznas. Tahun ini, kali pertama, PPIH Arab Saudi menetapkan
dua jalur pelaksanaan dam/hadyu. Jalur pertama, penyembelihan Dam/Hadyu di
Tanah Suci dilakukan melalui Program Adahi yang dikelola Al-Haiah Al-Malakiah
Makkah wal Masyair al Muqaddasah. Jalur kedua, penyembelihan Dam/Hadyu di Tanah
Air.
“Bagi jemaah yang mengikuti
pendapat ulama yang membolehkan penyembelihan hewan Dam di Indonesia,
pelaksanaan dapat dilakukan melalui BAZNAS. Sampai hari ini, terkumpul ada
Rp21.290.432.707, untuk 8.451 dam,” kata Menag.
Kelima, pelibatan tiga
maskapai penerbangan dalam layanan transportasi udara jemaah haji. Untuk kali
pertama, Kementerian Agama melibatkan tiga maskapai penerbangan dalam proses
pemberangkatan dan kepulangan jemaah haji. Ketiga maskapai itu adalah Garuda
Indonesia yang membawa 245 kloter, Lion Air dengan 28 kloter, dan Saudi
Airlines dengan 250 kloter.
“Kolaborasi ini terbukti
telah meningkatkan efisiensi dan kapasitas angkut jemaah haji, terbukti rerata
on time performance atau OTP penerbangan tahun ini di atas 95%,” sebut Menag.
b. Lima Hal Progresif (5P)
Selain inovasi baru,
Kemenag juga melakukan pengembangan dan peningkatan kualitas layanan
penyelenggaraan haji 1446 H. Disebut sebagai progressif karena lima hal ini
sudah dilakukan pada tahun lalu dan ditingkatkan pada 2025. Hal ini menjadi
bagian dari proses keberlanjutan program.
Pertama, peningkatan
ekosistem ekonomi haji. Upaya menguatkan ekosistem ekonomi haji sebenarnya
sudah diinisiasi pada 2023 dan meningkat pada 2024. Ada progeresifitas yang
signifikan dalam dua tahun terakhir, utamanya pada sektor ekspor bumbu
nusantara dan penyediaan makanan siap saji. Pada tahun pertama, hanya 16 ton
bumbu nusantara yang dieskpor ke Arab Saudi. “Angka ini meningkat menjadi 70
ton pada 2024 dan meningkat tajam pada tahun ini hingga 475 ton,” sebut Menag.
“Tahun lalu, ada 1,7 juta
boks makanan siap saji yang didatangkan dari Indonesia. Tahun ini, progressnya
sangat signifikan hingga mencapai 3,7 juta boks,” sambungnya.
Kedua, pengembangan skema
murur. Ini adalah skema pergerakan Jemaah dari Arafah melintas di Muzdalifah
(tanpa turun dari bus), lalu langsung menuju Mina. Tujuannya, disamping
memudahkan jemaah risiko tinggi (risti) dan lansia dalam berhaji (at-taysir), juga
meminimalisir kepadatan di Muzdalifah. Tahun lalu ada sekitar 51 ribu jemaah
yang mengikuti murur. “Tahun ini, layanan ini menjangkau lebih dari 59ribu
jemaah,” papar Menag
Ketiga, Kawal Haji sebagai
sistem pelaporan respons cepat. Aplikasi ini dikembangkan pada tahun 2024 untuk
memberikan ruang bagi jemaah, keluarga, bahkan masyarakat secara umum untuk
bisa menyampaikan saran dan masukan. Selain kawal haji, tahun ini disiapkan
juga WA Center Haji dan Call Center Haji. “Alhamdulillah, saluran ini sangat
efektif bagi petugas untuk dapat merespons dengan lebih cepat setiap saran dan
problem yang dialami jemaah,” papar Menag.
Keempat, Fast Track pada
tiga Embarkasi di Indonesia. Layanan fast track ada sejak 2019 di Embarkasi
Jakarta – Pondok Gede (JKG). Selanjutnya, layanan ini juga diadakan di
Embarkasi Surabaya (SUB). Mulai tahun lalu, selaian di JKG dan SUB, layanan ini
juga disiapkan di Embarkasi Solo (SOC). “Karena memudahkan jemaah, tahun ini
kita pertahankan layanan fast track pada tiga embarkasi,” ujar Menag.
Kelima, pengembangan Sistem
Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat). Aplikasi ini telah meraih sertifikat
SMKI ISO 27001. SMKI (Sistem Manajemen Keamanan Informasi) ISO 27001 pada 21
Oktober 2024. Ini merupakan standar internasional yang mengatur cara organisasi
mengelola keamanan informasi. Standar ini diterbitkan oleh International
Organization for Standardization (ISO) dan International Electrotechnical
Commission (IEC). Aplikasi ini juga sudah teriintegrasi dengan IPS
(international patient summary) milik Kementerian Kesehatan. “Jadi, kartu
jemaah bisa dibaca oleh petugas kesehatan Kemenkes atau Petugas Kesehatan Saudi
untuk mengetahui riwayat kesehatan jemaah,” ujar Menag.
“Prosedur keamanan data
pasien juga sudah menggunakan encrypt dan decrypt, sesuai standar WHO,”
lanjutnya.
c. Lima Harapan (5H)
Tugas nasional
penyelenggaraan ibadah haji 2025 adalah kali terakhir diemban Kementerian
Agama. Pemerintah melalui Pereturan Presiden No 154 tahun 2024 telah membentuk
Badan Penyelenggara Haji. Saat ini juga sedang berproses perubahan UU No 8
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
Sejalan dengan itu, ada
lima harapan yang disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar. Pertama,
percepatan penyiapan regulasi haji. Menag berharap perubahan UU 8 tahun 2019
bisa segera selesai. Sebab, regulasi itu menjadi panduan pokok bagi
penyelenggaraan haji 1447 H/2026 M.
“Perlu percepatan dalam
penyelesaian regulasi haji di Indonesia. Sebab, penyelenggaraan haji juga
terikat dengan timeline yang dibuat oleh Arab Saudi. Bulan Juli 2025 sudah
harus ada transfer dana awal, lalu di Agustus harus konfirmasi penggunaan
lokasi tenda musim haji dan mulai kontrak layanan dasar, hotel, transportasi,
dan maskapai,” sebut Menag.
“Persiapan harus dilakukan
lebih awal agar jemaah bisa mendapat layanan terbaik di tahun mendatang,”
sambungnya.
Kedua, percepatan proses
transisi. Percepatan regulasi diharapkan akan mempercepat proses transisi dari
Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag ke Badan Penyelenggara Haji.
Proses transisi ini baik yang berkenaan dengan SDM maupun infrastruktur, pusat
hingga daerah.
“Kami berharap ini juga
bisa segera dilakukan, terutama setelah undang-undangnya jelas. Sehingga, haji
2026 bisa segera dipersiapkan dengan sebaik mungkin,” ucapnya.
Ketiga, transformasi
layanan haji yang responsif dan adaptif di Arab Saudi. Salah satu pelajaran
dari dinamika penyelenggaraan haji 2025 adalah perubahan sistem dan kebijakan
penyelenggaraan haji di Arab Saudi. Hal ini harus dapat direspons dengan cepat dengan
membentuk tata kelola penyelenggaraan yang lebih adaptif, mulai dari proses
pelunasan yang juga mencakup kebijakan penggabungan mahram dan pendamping,
pemvisaan, pembentukan kloter, hingga penyediaan layanan.
“Saya berharap Indonesia
bisa menjadi pelopor dalam mendukung transformasi dan digitalisasi
penyelenggaraan haji yang sedang digalakkan Saudi,” ucap Menag.
Keempat, penguatan komitmen
istitha’ah kesehatan. Pemerintah Arab Saudi tahun ini sangat konsern terhadap
isu kesehatan jemaah. Meski jumlah jemaah haji yang wafat tahun ini turun,
perhatian terhadap syarat kesehatan jemaah perlu lebih diperkuat.
“Terobosan fiqih taysir
memang sangat progresif. Tapi tetap saja bahwa haji adalah fisik dan karenanya
istithaah kesehatan jemaah harus diperhatikan,” kata Menag.
Kelima, mewujudkan haji
yang berdampak, baik secara spiritual, sosial, maupun ekonomi. Secara
spiritual, penyelenggaraan haji diharapkan meningkatkan kualitas beragama
Muslim Indonesia menjadi pribadi yang lebih bertakwa dan bersyukur. Pengalaman
melihat langsung beragam praktik beribadah dan interaksi lintas negara selama
di Tanah Suci juga bisa menguatkan kebijaksanaan dalam merespons keragaman.
“Dampak lain dari
penyelenggaraan haji adalah aspek ekonomi. Penguatan ekosistem ekonomi haji
telah berlangsung dalam beberapa tahun dan tahun ini meningkat tajam. Ini patut
untuk dijaga dan ditingkatkan di masa mendatang,” tegas Menag.
Apresiasi dan Terima Kasih
Seiring telah selesai
seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M, Menag menyampaikan
apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik
Indonesia yang terus memberiken bimbingan, arahan, dan juga keberpihakan. Apresiasi
juga disampaikan kepada Pemerintah Arab Saudi atas segala kemudahan dan sinergi
dalam ikhtiar bersama memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji.
“Kami juga sampaikan
apresiasi kepada DPR RI, khususnya Komisi VIII dan Timwas Haji. Sinergi efektif
selama ini telah melahirkan beragam terobosan dan progresivitas dalam
peningkatan kulitas layanan kepada jemaah,” papar Menag.
Apresiasi juga disampaikan
Menag kepada DPD RI, serta seluruh kementerian dan lembaga mitra, antara lain:
Kemenkes, Kemenhub, Kemenlu, Kementerian Imigrasi, TNI, Polri, Badan
Penyelenggara Haji, BPKH, BPK, Baznas, serta tiga maskapai penerbangan jemaah haji.
“Apresiasi tinggi dan rasa
terima kasih, saya sampaikan kepada seluruh petugas haji Indonesia, dari
petugas teknis, kesehatan, bimbingan ibadah, hingga rekan-rekan media. Terima
kasih atas lengan, kaki, bahu, tenaga dan pikiran yang disiapkan untuk melayani
jemaah haji Indonesia,” jelas Menag.
“Apresiasi dan terima kasih
juga saya sampaikan kepada seluruh jemaah haji Indonesia atas kebersamaan,
kesabaran, dan doa yang terus mengalir. Bagi yang wafat, kita doakan
mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Bagi yang sakit, kita doakan lekas
sembuh dan pulih. Bagi yang sudah kembali ke Tanah Air, semoga mendapat haji
mabrur dan dapat menebar kedamaian dan kemaslahatan bagi lingkungan sekitar,”
sambungnya.
Sebagai penutup, Menag
menegaskan bahwa Kementerian Agama telah mengemban mandat sebagai penyelenggara
ibadah haji sekitar 75 tahun. Dalam
rentang panjang itu, selalu saja ada dinamika dan tantangan di setiap tahun penyelenggaraan
ibadah haji. Hal yang patut disyukuri adalah setiap dinamika dan tantangan yang
terjadi, selalu dapat diatasi.
“Tahun ini mungkin terakhir
Kemenag menjadi penyelenggara haji. Yang jelas, kami tidak mewariskan masalah.
Kami mewariskan segudang catatan pengalaman yang bisa dijadikan pelajaran dan
fondasi kuat dalam upaya memperbaiki penyelenggaraan haji di masa mendatang,”
pesan Menag.
“Penyelenggaraan haji bukan
hanya soal pelayanan teknis. Ini soal pengabdian, perubahan, kolaborasi, dan
keberlanjutan. Mari terus jaga semangat agar penyelenggaraan ibadah haji
Indonesia semakin berdampak dan bermaslahat,” tandasnya.
Humas
.jpeg)
