Jakarta, 22 Agustus 2025 – Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker). Keputusan tersebut diambil setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Immanuel sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, keputusan presiden (Keppres) mengenai pemberhentian Immanuel sudah ditandatangani oleh Presiden. "Baru saja untuk menindaklanjuti hal tersebut, Bapak Presiden telah menandatangani keputusan presiden tentang pemberhentian saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan," ujar Prasetyo kepada wartawan, Jumat (22/8/2025).
Lebih lanjut, Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah menyerahkan sepenuhnya proses hukum terhadap Immanuel Ebenezer kepada KPK. "Selanjutnya kami menyerahkan seluruh proses hukum untuk dijalankan sebagaimana mestinya," katanya.
Jadi Pembelajaran bagi Kabinet
Prasetyo menekankan, kasus yang menjerat Immanuel diharapkan menjadi pelajaran penting bagi seluruh anggota Kabinet Merah Putih dan pejabat negara lainnya. Ia mengingatkan bahwa Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi.
"Kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, terutama bagi seluruh anggota kabinet Merah Putih dan seluruh pejabat pemerintahan. Sekali lagi, benar-benar Pak Presiden ingin kita semua bekerja keras dalam memberantas tindak pidana korupsi," tutur Prasetyo.
Peran Immanuel dalam Kasus Pemerasan
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa Immanuel Ebenezer mengetahui praktik pemerasan yang dilakukan dalam pengurusan sertifikasi K3. Tidak hanya membiarkan, Immanuel bahkan disebut meminta bagian dari hasil pemerasan.
"Dia tahu, membiarkan, bahkan meminta (hasil pemerasan). Proses yang dilakukan para tersangka bisa dikatakan sepengetahuan IEG," ungkap Budi dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (22/8/2025).
Immanuel kini telah ditahan KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan pejabat tinggi di pemerintahan dan mempertegas komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
.jpeg)
