Jakarta, 4 November 2025 — Ketua DPP PDI Perjuangan, Yasonna Laoly, meminta agar usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, dikaji ulang secara mendalam. Ia menilai kontroversi di publik terkait wacana tersebut sangat tinggi dan berpotensi menimbulkan perdebatan baru di tengah masyarakat.
“Sekarang terjadi pro dan kontra yang sangat besar, ya. Jadi reaksi-reaksi (di publik) luar biasa. Kalau boleh, kita berharap sebaiknya pemberian gelar pahlawan nasional betul-betul dikaji dengan baik,” ujar Yasonna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).
Yasonna menegaskan, pemberian gelar kepada Soeharto harus mempertimbangkan semangat reformasi yang lahir pasca kejatuhan Orde Baru. Menurutnya, keputusan semacam ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek sejarah dan moral bangsa.
“Keputusan MPR yang lalu dan semangat reformasi harus menjadi pijakan. Gerakannya sekarang saya lihat kontroversinya sangat tinggi,” tegasnya.
Mantan Menteri Hukum dan HAM itu juga meminta pemerintah memberikan penjelasan yang lebih lengkap kepada publik terkait alasan dan dasar pertimbangan usulan tersebut. Ia menilai, transparansi penting agar keputusan pemerintah tidak menimbulkan kegaduhan baru.
“Sebaiknya diberi penjelasan yang lebih sempurna karena ini tidak mudah. Jadi, kalau pemberian gelar pahlawan nasional itu, saya harap, hati-hati lah,” ujar Yasonna.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Istana telah menerima secara resmi daftar nama tokoh yang diusulkan untuk memperoleh gelar pahlawan nasional. Daftar tersebut merupakan hasil rekomendasi dari Kementerian Sosial melalui Dewan Gelar dan Tanda Jasa, dan saat ini sedang dipelajari oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Nama pahlawan kami sudah menerima secara resmi dari Kemensos hasil dari Dewan Gelar dan Tanda Jasa. Sedang dipelajari oleh Bapak Presiden,” kata Prasetyo di Jakarta Pusat, Kamis (30/10).
Ia mengonfirmasi bahwa salah satu nama yang diusulkan adalah Soeharto. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden.
“(Soeharto) termasuk yang diusulkan,” ujarnya.
Usulan pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto ini sebelumnya juga disampaikan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dari Partai Golkar. Bahlil menyebut Presiden Prabowo telah menerima dan akan mempertimbangkan usulan tersebut. Namun, hingga kini pemerintah belum mengumumkan hasil kajian resmi terkait nama-nama calon penerima gelar pahlawan nasional tahun ini. *
.jpeg)
