TEHERAN, 1 Matret 2026 — Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa negaranya akan menggunakan “semua kemampuan dan sarana pertahanan yang diperlukan” untuk menghadapi serangan Amerika Serikat dan Israel. Ia menyatakan seluruh pangkalan, fasilitas, dan aset militer kedua negara di kawasan sebagai target militer yang sah berdasarkan hak membela diri.
Dalam surat resmi yang dikirimkan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Presiden Dewan Keamanan PBB, Araghchi menyebut serangan udara Amerika Serikat dan Israel sebagai “pelanggaran yang jelas” terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan sebagai “agresi bersenjata terbuka” terhadap Iran.
Menurut Araghchi, Teheran tengah menjalankan “hak melekat dan sah untuk membela diri” sebagaimana diatur dalam Piagam PBB. Ia menuduh Washington dan Tel Aviv melancarkan serangan terkoordinasi berskala besar yang menargetkan fasilitas pertahanan serta lokasi sipil di sejumlah kota di Iran.
“Iran akan terus bertindak secara tegas dan tanpa ragu hingga agresi tersebut benar-benar dan sepenuhnya dihentikan,” tulis Araghchi dalam surat yang dilaporkan telah diterima sejumlah diplomat. Ia juga menegaskan bahwa Amerika Serikat dan Israel “akan memikul tanggung jawab penuh dan langsung atas seluruh konsekuensi yang timbul, termasuk setiap eskalasi akibat tindakan melanggar hukum mereka.”
Dilaporkan bahwa Iran telah melancarkan serangan "rudal dan drone besar-besaran" terhadap pangkalan militer Israel dan AS di wilayah tersebut. Dikatakan 27 pangkalan AS, serta pangkalan udara Tel Nof Israel, markas komando tentara Israel di HaKirya di Tel Aviv, dan kompleks industri pertahanan besar di kota yang sama, telah diserang.
Ditambahkan bahwa pasukan Iran akan "menerapkan langkah pembalasan yang berbeda dan keras, dengan tamparan berturut-turut yang disesalkan".
Iran meminta Dewan Keamanan PBB segera menggelar sidang darurat guna membahas “pelanggaran perdamaian yang nyata dan serius terhadap keamanan dan perdamaian internasional.” Teheran juga mendesak negara-negara anggota PBB untuk “secara tegas mengutuk tindakan agresi tersebut.”
Sidang darurat Dewan Keamanan dijadwalkan berlangsung di Markas Besar PBB, New York, atas permintaan Prancis, Bahrain, Kolombia, China, dan Rusia. Misi Rusia di PBB menyatakan bahwa Moskow akan menuntut agar Amerika Serikat dan Israel “segera menghentikan tindakan ilegal dan eskalatif mereka serta menempuh jalur penyelesaian politik dan diplomatik.” Rusia juga menyatakan kesiapannya memberikan bantuan yang diperlukan dalam proses tersebut.
Sementara itu, Guterres mengecam eskalasi militer yang terjadi. Ia menyatakan penggunaan kekuatan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, serta balasan serangan Iran di kawasan, telah merusak perdamaian dan keamanan internasional.
Guterres mengingatkan bahwa Piagam PBB secara tegas melarang ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara. Ia menyerukan penghentian segera permusuhan dan de-eskalasi, serta mendesak semua pihak kembali ke meja perundingan.
“Gagal melakukan hal tersebut berisiko memicu konflik regional yang lebih luas dengan konsekuensi serius bagi warga sipil dan stabilitas kawasan,” ujarnya.
Kepala Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk juga menyayangkan eskalasi tersebut dan memperingatkan bahwa warga sipil kerap menjadi pihak yang “membayar harga tertinggi” dalam konflik bersenjata.
“Bom dan rudal bukanlah cara untuk menyelesaikan perbedaan, melainkan hanya menghasilkan kematian, kehancuran, dan penderitaan manusia,” kata Turk, seraya mendesak semua pihak untuk menahan diri dan kembali ke jalur diplomasi.
Sumber : https://www.arabnews.com/node/2634798/middle-east
.jpeg)
