Jakarta – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan membantah pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mengaku mendapat saran dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperjuangkan keabsahan ijazah SMA melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Syahganda menilai tidak mungkin Prabowo menyarankan Gibran menempuh langkah hukum tersebut. Menurutnya, pandangan hukum Presiden justru telah tercermin dalam pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.
Syahganda awalnya menyinggung pernyataan Yusril yang menyebut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik ijazah Gibran telah bersifat final. Dengan demikian, menurut Yusril, tidak ada lagi jalur hukum yang dapat ditempuh.
"Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN, artinya itu yang dia (Yusril) diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong," kata Syahganda kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
Ia menilai pernyataan Yusril merupakan representasi dari pandangan hukum Presiden Prabowo. Karena itu, Syahganda menyebut tidak masuk akal jika Prabowo justru menganjurkan Gibran untuk kembali melakukan perlawanan hukum melalui PTUN.
"Saran (Presiden) yang benar itu yang diwakili oleh Yusril," imbuhnya.
Syahganda kembali menegaskan bahwa Yusril sebagai Menko Hukum merupakan pihak yang mewakili pandangan Presiden dalam persoalan tersebut.
"Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukum-nya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, dalam kasus Gibran," ujar Syahganda.
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka mengaku mendapat sejumlah saran dari Presiden Prabowo Subianto setelah keduanya bertemu dan membahas dinamika polemik ijazah SMA miliknya.
Gibran menyebut Prabowo menyarankan dirinya untuk tetap berjuang atau fight melalui PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga jenjang sarjana (S-1).
Selain itu, Gibran mengaku diminta berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan MA terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA miliknya.
"Salah satu saran beliau (Presiden Prabowo) itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja," ujar Gibran. *
