KAIRO – Pemerintah Mesir secara permanen memasukkan Ikhwanul Muslimin (Muslim Brotherhood) ke dalam daftar organisasi teroris. Keputusan tersebut ditetapkan oleh Kejaksaan Agung Mesir dan diumumkan melalui Lembaran Negara (Official Gazette) pada Senin.
Keputusan terbaru ini sekaligus mengakhiri status pencantuman sementara Ikhwanul Muslimin berdasarkan dua keputusan yang diterbitkan pada 2022. Kedua keputusan tersebut, yakni Keputusan Nomor 6 tentang entitas teroris dan Keputusan Nomor 13 tentang individu yang ditetapkan sebagai teroris, sebelumnya telah dipublikasikan dalam Al-Waqa’i Al-Masriyya, lembaran resmi negara Mesir, pada 3 Januari 2023.
Melalui keputusan terbaru tersebut, Kejaksaan Agung Mesir menetapkan pencantuman permanen Ikhwanul Muslimin dalam daftar organisasi teroris.
Selain organisasi, tiga tokoh Ikhwanul Muslimin yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap juga secara permanen dimasukkan ke dalam daftar individu teroris. Ketiganya adalah Abdel Rahman Hassan Mohamed Meligy, Jamal Abdel Hamid Jomaa, dan Osama Ibrahim Mohamed Mostafa.
Kejaksaan Agung Mesir mendasarkan keputusan tersebut pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Daftar Entitas dan Individu Teroris beserta sejumlah perubahan yang menyertainya.
Seorang sumber peradilan yang memahami prosedur tersebut menjelaskan bahwa pencantuman seseorang dalam daftar teroris secara otomatis memicu sejumlah konsekuensi hukum. Di antaranya pembekuan aset, larangan bepergian ke luar negeri, pengawasan saat memasuki wilayah negara, serta pencabutan atau pembatalan paspor.
Sementara itu, publikasi keputusan dalam Lembaran Negara juga mengaktifkan berbagai pembatasan terhadap Ikhwanul Muslimin. Langkah tersebut mencakup pelarangan organisasi, penghentian seluruh aktivitas, serta penutupan kantor dan fasilitas yang terkait dengannya.
Pembatasan tersebut juga melarang segala bentuk pendanaan, penggalangan dana, maupun pengumpulan sumbangan material secara langsung atau tidak langsung atas nama organisasi. Kegiatan sosial kemasyarakatan dan dakwah keagamaan yang dilakukan dengan menggunakan nama apa pun juga termasuk dalam cakupan larangan tersebut.
Media lokal Mesir pada Senin menjelaskan bahwa perbedaan utama antara penetapan sementara dan permanen terletak pada dasar hukumnya. Penetapan sementara dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan atas permintaan jaksa agung, sedangkan penetapan permanen didasarkan pada putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap organisasi atau individu terkait.
Ikhwanul Muslimin Telah Ditetapkan sebagai Organisasi Teroris Sejak 2013
Ikhwanul Muslimin sebenarnya telah ditetapkan sebagai organisasi teroris di Mesir sejak 2013. Sejak saat itu, organisasi tersebut beberapa kali masuk dalam daftar entitas teroris yang diterbitkan pemerintah Mesir.
Penetapan tersebut berlangsung setelah Ikhwanul Muslimin kehilangan kekuasaan pada tahun yang sama. Sejumlah pimpinan senior organisasi, termasuk Pemimpin Tertinggi Ikhwanul Muslimin, Mohamed Badie, hingga kini masih mendekam di penjara Mesir dalam berbagai perkara yang berkaitan dengan kekerasan dan pembunuhan.
Sementara itu, sejumlah anggota lainnya yang menjadi buronan pemerintah Mesir berada di luar negeri. Mereka disebut masih menjalankan kepemimpinan organisasi dari luar Mesir, meskipun Ikhwanul Muslimin tengah menghadapi perpecahan internal yang mendalam.
Sumber : https://english.aawsat.com/arab-world/5339563-egypt-permanently-lists-muslim-brotherhood-terrorist-organization
