Jakarta – Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran sekitar Rp210 triliun hingga Rp350 triliun sebagai modal awal untuk membangun Koperasi Desa Merah Putih di 70 ribu desa di seluruh Indonesia. Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menyebutkan bahwa setiap desa akan diberikan modal awal sebesar Rp3 miliar hingga Rp5 miliar.
“Ya, pemerintahan sudah menghitung, itulah antara Rp3 sampai Rp5 miliar. Tapi menurut saya, permodalannya itu kan tergantung dari nanti asesmen dari masing-masing daerah,” ujar Budi dalam konferensi pers di kantornya pada Kamis (6/3/2025).
Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa pihaknya akan menyesuaikan jumlah modal awal berdasarkan kesiapan desa masing-masing. Jika suatu desa telah memiliki gedung yang memadai, maka kebutuhan modal awal dapat lebih kecil dibandingkan desa yang masih memerlukan pembangunan infrastruktur.
Sumber pendanaan Koperasi Desa Merah Putih ini berasal dari berbagai sumber, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Desa, serta Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Budi menegaskan bahwa anggaran yang diberikan bersifat pinjaman yang harus dikembalikan setelah koperasi mulai beroperasi secara mandiri.
“Itu termasuk pinjaman untuk mereka memulai,” tambahnya.
Pemerintah membentuk Koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya untuk memperkuat perekonomian desa serta mengatasi berbagai permasalahan sosial, termasuk kemiskinan ekstrem di wilayah pedesaan.
“Kita sudah menyepakati bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini bertujuan untuk kepentingan masyarakat desa dan bisa berkontribusi dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem di Indonesia,” jelas Budi.
Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu membangun koperasi baru, merevitalisasi koperasi yang sudah ada, serta mengembangkan kelompok tani yang telah terbentuk di desa. Selain itu, koperasi ini diharapkan mampu mengatasi rantai distribusi yang selama ini merugikan produsen dan konsumen.
Koperasi Desa Merah Putih juga akan mengelola berbagai unit usaha, termasuk gerai sembako, apotek desa, unit usaha simpan pinjam koperasi (embrio Kop Bank), klinik desa, cold storage, serta distribusi logistik guna menekan harga barang di tingkat masyarakat.
“Supaya bisa lebih murah harga-harga di masyarakat konsumen,” pungkasnya. (DL/GPT)
.jpeg)
