Moslemtoday.com : Damaskus – Pemerintah Suriah pada Senin (25/8/2025) menyambut baik keputusan Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) untuk mencabut Suriah dari daftar sanksi, sebuah langkah yang dinilai sebagai perkembangan positif bagi kondisi kemanusiaan dan perekonomian negara tersebut.
Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS mengumumkan bahwa regulasi sanksi terhadap Suriah resmi dicabut mulai Selasa, menyusul perintah Presiden Donald Trump pada Juni lalu yang mengakhiri status darurat nasional yang menjadi dasar pemberlakuan sanksi. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan Amerika kini secara resmi diperbolehkan melakukan aktivitas bisnis dengan Damaskus.
Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Suriah menyebut keputusan itu akan berdampak langsung pada perbaikan kondisi kemanusiaan dan ekonomi masyarakat, dengan mempermudah perdagangan, transaksi keuangan, serta ekspor dari AS. Selain itu, langkah ini juga dinilai membuka peluang baru bagi kerja sama ekonomi dan perdagangan kedua negara.
Keputusan pencabutan sanksi ini bertepatan dengan kunjungan delegasi resmi Kongres AS ke Damaskus yang dipimpin Senator Jeanne Shaheen dan anggota DPR Joe Wilson, serta didampingi Duta Besar Tom Barrack selaku utusan khusus Presiden AS untuk Suriah.
Presiden Suriah Ahmad al-Sharaa menerima rombongan delegasi tersebut bersama sejumlah menteri senior. Pertemuan difokuskan pada penguatan hubungan bilateral dan penjajakan bidang-bidang kerja sama potensial.
Menurut Kementerian Luar Negeri Suriah, pertemuan itu mencerminkan meningkatnya dukungan di Kongres AS untuk penghapusan sanksi sepenuhnya, termasuk upaya mencabut Undang-Undang Caesar 2019 sebelum akhir tahun ini.
“Presiden al-Sharaa menyampaikan apresiasi atas upaya yang dilakukan di Kongres, menegaskan bahwa pencabutan pembatasan bersamaan dengan kembalinya kunjungan resmi merupakan kelanjutan jalur praktis dan realistis yang bermanfaat bagi rakyat Suriah serta memperkuat stabilitas kawasan,” demikian pernyataan kementerian.
Meski demikian, pejabat AS menekankan bahwa Kongres masih harus mengambil langkah legislasi guna mencabut secara resmi Undang-Undang Caesar. Pemerintah Suriah menegaskan kesiapannya melanjutkan dialog dengan mitra internasional berdasarkan prinsip kedaulatan dan saling menghormati, demi menjamin stabilitas serta kesejahteraan bagi rakyat Suriah dan kawasan secara lebih luas.
Sumber : Arabnews | Weblink : https://www.arabnews.com/node/2613071/middle-east
.jpeg)
