Washington – Amerika Serikat memutuskan untuk tidak mengizinkan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York bulan depan. Keputusan tersebut menuai kritik dari sejumlah negara Eropa yang menilai langkah Washington bertentangan dengan hukum internasional.
Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS menyatakan, Abbas bersama sekitar 80 pejabat Palestina lain, baik dari Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) maupun Otoritas Palestina (PA), akan terdampak keputusan pencabutan dan penolakan visa tersebut. Padahal, Abbas dijadwalkan hadir dalam pertemuan tahunan para pemimpin dunia di Markas Besar PBB, sekaligus mengikuti sebuah konferensi di mana Inggris, Prancis, Australia, dan Kanada berencana mengakui secara resmi negara Palestina.
Pihak kepresidenan Palestina menyebut langkah AS “mengejutkan” dan menilai hal itu melanggar headquarters agreement PBB tahun 1947, yang mewajibkan Washington memberikan akses bagi diplomat asing ke markas besar organisasi dunia itu.
Juru bicara Abbas, Nabil Abu Rudeineh, mendesak pemerintah AS untuk meninjau ulang kebijakan tersebut. “Kami menyerukan agar keputusan ini dibatalkan karena bertentangan dengan hukum internasional, khususnya Perjanjian Markas antara PBB dan Amerika Serikat yang melarang pencegahan akses bagi delegasi manapun,” ujarnya kepada Reuters, Sabtu.
Kritik juga datang dari sejumlah pejabat Eropa. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot menegaskan bahwa Sidang Umum PBB tidak boleh dibatasi aksesnya. Menteri Luar Negeri Irlandia Simon Harris mendesak Uni Eropa melayangkan protes keras. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menyatakan telah berbicara langsung dengan Abbas untuk menyampaikan dukungan Madrid, sekaligus menyebut keputusan AS itu “tidak adil”.
“Palestina berhak menyuarakan pendapatnya di PBB dan di semua forum internasional,” kata Sanchez melalui platform X.
Washington berdalih keputusan ini didasarkan pada tuduhan lama bahwa PLO dan PA gagal menolak ekstremisme serta mendorong pengakuan sepihak atas negara Palestina. “Ini merupakan kepentingan keamanan nasional kami untuk meminta pertanggungjawaban PLO dan PA karena tidak memenuhi komitmen mereka, serta merusak prospek perdamaian,” bunyi pernyataan Departemen Luar Negeri AS.
Meski demikian, misi permanen Palestina di PBB—yang beranggotakan pejabat tetap berbasis di New York—tidak termasuk dalam pembatasan tersebut.
Sumber : Reuters | Weblink : https://www.reuters.com/world/middle-east/us-bars-palestinian-leader-abbas-un-allies-back-statehood-2025-08-29/
.jpeg)
