Ramallah, Senin — Kepresidenan Palestina memperingatkan bahwa rencana Israel untuk menganeksasi wilayah pendudukan Tepi Barat akan menutup pintu menuju stabilitas dan keamanan, baik di kawasan maupun di tingkat global. Palestina mendesak Amerika Serikat agar segera turun tangan menghentikan langkah tersebut.
Juru bicara Kepresidenan Palestina, Nabil Abu Rudeineh, dalam pernyataannya yang disiarkan kantor berita resmi WAFA, menegaskan bahwa setiap upaya aneksasi, seperti halnya pembangunan permukiman ilegal, tidak memiliki legitimasi hukum. “Semua langkah itu ditolak dan dikutuk, serta akan menutup seluruh jalan untuk mewujudkan keamanan dan stabilitas di kawasan maupun dunia,” ujarnya.
Abu Rudeineh menilai upaya Israel memberlakukan kedaulatan atas Tepi Barat merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia merujuk pada Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 242 (1967), 338 (1973), dan 2334 (2016), yang menegaskan ilegalitas pendudukan Israel atas wilayah Palestina.
Menurutnya, kebijakan aneksasi tersebut justru bertujuan melemahkan upaya menghentikan perang di Gaza, mengintensifkan serangan di Tepi Barat, sekaligus meruntuhkan prospek solusi dua negara. Visi tersebut sebelumnya kembali ditegaskan dalam Konferensi Perdamaian New York pada akhir Juli, yang menyoroti semakin terisolasinya Israel akibat kebijakan sepihaknya.
Kepresidenan Palestina menyerukan komunitas internasional untuk mengambil langkah nyata dan serius dalam menggagalkan rencana Israel. Abu Rudeineh juga mendesak negara-negara dunia agar segera mengakui Negara Palestina serta menegakkan resolusi PBB yang menjamin hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara merdeka berdasarkan perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.
Sumber : MEMO | Weblink : https://www.middleeastmonitor.com/20250902-palestinian-presidency-annexation-of-west-bank-threatens-regional-and-global-stability/
.jpeg)
